Kowani Siap Tuan Rumah ACWO ASEAN: Dorong Peran Perempuan di Kawasan
Indonesia sebagai Tempat Kongres ASEAN Confederation of Women’s Organizations (ACWO)
Jakarta, 10 Oktober 2023 – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendukung rencana Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) untuk menjadi tuan rumah ASEAN Confederation of Women’s Organizations (ACWO) di Jakarta pada tanggal 24-26 Oktober 2023, di Gedung Smesco. Kongres penting ini akan melibatkan delegasi perempuan dari wilayah ASEAN serta undangan delegasi dari berbagai negara lain. Fokus utama kongres ini adalah untuk memajukan peran perempuan dalam ASEAN dan mempromosikan kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dipimpin oleh perempuan.
Bamsoet menekankan, “Melalui acara ini, kami berharap dapat lebih memajukan perempuan Indonesia dan ASEAN, memungkinkan mereka untuk berkembang, mandiri, dan mencapai kesetaraan gender serta keadilan, sambil berusaha meningkatkan kesejahteraan. Sejak awal kelahirannya, isu kesetaraan gender dan keadilan telah melekat dalam setiap diskusi publik tentang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan perempuan.”
Tokoh-tokoh kunci dari KOWANI yang hadir selama pengumuman termasuk Ketua Umum, Giwo Rubianto Wiyogo, Bendahara Umum Angelia, Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Luar Negeri dan Ekonomi Atiek Sardjana, Koordinator Urusan Luar Negeri dan Ekonomi Uli Silalahi, serta Kepala Urusan Luar Negeri, Tantri.
Mengenai pandangan Indonesia tentang kesetaraan gender, Bamsoet mencatat, “Semangat kesetaraan gender di Indonesia secara implisit tercermin dalam perumusan pasal-pasal dalam Konstitusi 1945. Konstitusi Indonesia mengacu pada individu sebagai subjek hukum menggunakan istilah ‘setiap orang’ atau ‘setiap warga negara,’ tanpa ada satu pasal pun yang merujuk pada status gender pria atau wanita.”
Ia menambahkan, “Kita boleh berbangga bahwa Indonesia, dibandingkan dengan Amerika Serikat, lebih progresif. Amandemen Hak Kesetaraan di AS, yang bertujuan untuk mengukuhkan prinsip kesetaraan gender, termasuk hak-hak perempuan dalam Konstitusi AS, telah mandek selama puluhan tahun. Diusulkan pertama kali pada tahun 1920-an, dengan tenggat waktu ratifikasi hingga tahun 1982, amandemen ini masih terhambat. Sementara itu, di Indonesia, kami telah memiliki seorang presiden perempuan, yaitu Presiden Megawati Soekarnoputri, dan seorang Ketua DPR perempuan, yaitu Ibu Puan Maharani.”
Bamsoet juga memuji peran perempuan di Indonesia, khususnya melalui KOWANI, yang secara aktif berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara. Ini termasuk keterlibatan mereka dalam berbagai UMKM yang bertujuan meningkatkan produktivitas untuk bersaing dan menembus pasar internasional.
Saat ini, UMKM di Indonesia menyerap 97% tenaga kerja nasional, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan UMKM di negara-negara ASEAN lainnya, yang biasanya menyerap tenaga kerja dalam kisaran 35% hingga 85%. Namun, meskipun jumlah dan kapasitas penyerapan tenaga kerja UMKM di Indonesia besar, kinerjanya masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN dari segi “produktivitas.”
Bamsoet menyimpulkan, “Sebagai contoh, Myanmar, meskipun hanya memiliki 73.000 UMKM dari segi kuantitas, berkontribusi sebesar 69,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Mengenai kinerja ekspor, UMKM Indonesia hanya berkontribusi sekitar 14,4% dari total ekspor nasional. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi ekspor UMKM Singapura sebesar 38,3%, Thailand sebesar 28,7%, dan Myanmar sebesar 23,7%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja dan kontribusi sektor UMKM di Indonesia masih perlu dioptimalkan.” Kongres mendatang berharap tidak hanya memberdayakan perempuan tetapi juga membawa perempuan ASEAN ke garis depan, mempromosikan kemandirian dan prestasi mereka sambil memupuk kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan gender. Isu-isu kesetaraan gender dan keadilan telah menjadi bagian integral dari setiap pembicaraan publik tentang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan perempuan sejak awal.
