Diplomasi Perempuan dan Ujian Nyata HAM di Indonesia
Jakarta – Audiensi Federasi Business and Professional Women (BPW) Indonesia dengan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Senin (8/9), menjadi peristiwa yang sarat makna. Di satu sisi, ia menandai langkah perempuan Indonesia menuju panggung diplomasi internasional. Namun di sisi lain, audiensi ini juga memunculkan pertanyaan klasik: sejauh mana komitmen negara terhadap isu HAM dan kesetaraan gender benar-benar diwujudkan?
Organisasi Baru, Ambisi Global
BPW Indonesia, yang lahir pada 2022, melesat cepat hingga diakui sebagai federasi nasional oleh BPW International. Status ini membuka akses bagi Indonesia ke jejaring global yang menghimpun lebih dari 100 negara. Ambisi utamanya jelas: membawa suara perempuan Indonesia ke forum dunia, termasuk United Nations Commission on the Status of Women (UN CSW) ke-70 di New York pada 2026.
Pemerintah Menyambut, Tapi Sampai di Mana?
Plt. Dirjen HAM Aditya Sarsito Sukarsono menawarkan MoU sebagai payung kerja sama, bahkan mengundang BPW untuk ikut dalam peringatan Hari HAM Internasional. Sambutan ini terdengar progresif. Namun publik tahu, Indonesia masih bergulat dengan banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan—mulai dari kekerasan terhadap perempuan hingga diskriminasi berbasis gender.
MoU: Janji di Atas Kertas
Nota kesepahaman memang penting sebagai fondasi, tetapi sejarah menunjukkan banyak MoU berakhir sebagai dokumen formal belaka. Pertanyaan kritisnya: apakah pemerintah siap membuka ruang partisipasi nyata bagi organisasi perempuan untuk mengawal kebijakan? Atau sekadar menjadikannya pelengkap seremoni?
Agenda Komunitas sebagai Batu Uji
BPW Indonesia merencanakan seminar nasional dan kegiatan berbasis komunitas untuk menguatkan perlindungan perempuan dan anak. Agenda ini bisa menjadi batu uji: apakah kolaborasi dengan pemerintah mampu menjangkau masyarakat akar rumput, atau berhenti pada lingkaran elit di Jakarta?
Perempuan sebagai Penentu Arah, Bukan Sekadar Simbol
Audiensi ini menyampaikan pesan simbolis bahwa perempuan Indonesia kini ikut menjadi aktor dalam percakapan global. Namun, simbol tidak cukup. Tantangan sebenarnya adalah memastikan suara perempuan tidak hanya didengar di forum internasional, tetapi juga mengubah realitas di desa-desa, pasar, sekolah, dan rumah tangga di seluruh Indonesia.
