Perempuan Profesional Menjadi Mitra Strategis Bangsa
BPW Indonesia dan Kemenkumham RI Resmi Jalin Kolaborasi
Dalam sebuah momentum bersejarah, Ketua Umum BPW Indonesia, Giwo Rubianto Wiyogo, mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPW Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Giwo menyebut langkah ini sebagai awal kolaborasi strategis untuk membuka lebih banyak peluang, memperkuat peran perempuan profesional, dan mendorong kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Hari ini, saya bersama teman-teman BPW Indonesia resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui penandatanganan MoU,” tulis Giwo. “Langkah ini menjadi awal kolaborasi untuk membuka lebih banyak peluang, memperkuat peran perempuan profesional, serta mendorong kontribusi nyata bagi masyarakat.”
Dari Representasi Menuju Transformasi
Kerja sama ini bukan sekadar seremoni. Ia mencerminkan arah baru: perempuan profesional tidak hanya hadir sebagai representasi, tetapi sebagai aktor utama dalam pembangunan hukum dan hak asasi manusia. Di tengah dinamika sosial dan tantangan global, BPW Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi perempuan dapat menjadi kekuatan transformatif.
Komitmen untuk Kontribusi Nyata
Dengan MoU ini, BPW Indonesia mempertegas komitmennya untuk menjadikan perempuan sebagai mitra strategis dalam tata kelola bangsa. Kolaborasi ini membuka ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara konkret—baik dalam kebijakan, advokasi, maupun penguatan kapasitas profesional.
